Hal ini didasari dengan berbagai pertimbangan.
"Mencermati kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi, adalah tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan," ujar Ketua FPKS DPR RI Jazuli Juwaini, Jumat (18/9).
Dia mengatakan, Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, yang pada awalnya, menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi/prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik.
"Namun ternyata asumsi/prediksi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan. Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat," katanya.
Selain itu, lanjut Jazuli, tidak pada tempatnya saat ini menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Hal itu selain tidak elok, energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang," ungkapnya.
Selain itu, Fraksi PKS DPR RI juga mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi.
"Fraksi PKS sendiri telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini. Prioritas rekomendasi FPKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat," pungkasnya. (*)
0 komentar :
Posting Komentar