PKS: Pemerintah Harus Antisipasi Gelombang PHK di Kaltim

PKS Nongsa - Anggota Komisi IV  DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari PKS, Gunawarman mengatakan pemerintah seharusnya mengantisipasi gelombang PHK di Kaltim dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya padat karya di APBDP 2015 dan anggaran Murni 2016. 

�Pemerintah harus segera mengantisipasi gelombang PHK di Kaltim. Sehingga pekerja yang di PHK dapat diakomodir di proyek-proyek fisik pemerintah,� ujarnya di Samarinda, Kamis (3/9).

Menurut dia, perusahaan perlu melakukan koordinasi dengan Pemprov terkait rencana PHK tersebut. 

Fenomena PHK, lanjut Gunawarman, dipicu oleh melambatnya perekonomian di Indonesia. 

"Angka PHK ini patut menjadi perhatian yang serius buat pemerintah, karena boleh jadi data tersebut hanya fenomena gunung es di Kaltim. Sebab sektor paling terdampak di Kaltim yaitu pertambangan hanya tercatat kecil, dikhawatirkan belum terdata," ungkap politisi PKS dari Dapil Balikpapan ini.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim dalam kurun Januari 2014 hingga Agustus 2015 tercatat data orang diputus hubungan kerja (PHK) sebanyak 10.721 orang. Dari angka PHK tersebut Kota Balikpapan paling banyak terkena PHK, yaitu sebanyak 7.088 orang. (ebd/kaltim.pks.id)

Salurkan donasi anda untuk membantu rakyat Palestina melalui rekening BSM Nomor: 701 723 4204 a.n: KNRP Kepulauan Riau. 

Bagi yang ingin mengirim berita, tulisan/artikel bisa langsung ke e-mail: [email protected]

Untuk kemudahan akses informasi dari pksnongsa download aplikasi Android dan Blackberry