Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menyampaikan secara langsung pernyataannya dalam menanggapi isu penyadapan terhadap Indonesia yang dilakukan intelijen Amerika Serikat dan Australia. Pernyataan SBY dinilai perlu untuk menunjukkan ketegasan sikap Indonesia sekaligus mencegah agar isu ini tidak berkembang menjadi bola liar yang kemudian dimanfaatkan dalam memobilisasi dukugan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Lalu, mengapa SBY belum mengeluarkan pernyataannya?
Menurut Ramadhan Pohan, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat, SBY sudah menyampaikan sikapnya kepada Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, untuk segera memanggil para dubes negara yang melakukan penyadapan tersebut.
"Sikap SBY sudah diwakilkan kepada Menlu. Beliau mengatakan tidak ada posisi tawar menawar terhadap persoalan kedaulatan rakyat terkait penyadapan," kata Ramadhan di Jakarta, Sabtu 9 November 2013.
Dia menambahkan, selama ini Menlu terus melakukan protes keras dan akan mengevaluasi kerjasama dengan Amerika Serikat dan Australia. Itu juga berdasarkan intruksi SBY.
"Menlu dan SBY saling melaporkan perkembangan dari masalah penyadapan. Jadi, apa yang disampaikan Menlu juga berdasarkan instruksi dari SBY," ujar Ramadhan.
Hal senada juga diungkapkan Teuku Faizasyah, Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri. Dia mengatakan, kasus penyadapan yang dilakukan AS dan Australia berbeda pada setiap negara korbannya.
"Beberapa negara langsung disadap ponsel pribadinya. Tentu, itu sangat membuat marah para kepala negaranya dan langsung menyatakan protes keras. Tapi, di Indonesia penyadapan tidak dilakukan secara pribadi," kata Teuku.
Dia juga menyampaikan, saat ini Menlu terus melaporkan situasi yang terjadi kepada SBY. Dan SBY juga terus melakukan arahan-arahan.
"Saat ini yang terpenting kita lakukan adalah menganalisis aksi penyadapan itu. Sampai saat ini, Menlu sedang mereview kerjasama Indonesia dengan AS dan Australia yang terkait dengan pertukaran informasi," kata Teuku.
Dihubungi secara terpisah pengamat intelijen dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Darmaputra, di Jakarta, Sabtu (9/11/2013),mengatakan, "Presiden harus mengeluarkan pernyataan. Ini kan pernyataan beliau secara langsung kan belum ada. Ini harus ada pernyataan secara langsung dan saya pikir ini ditunggu," paparnya.
Isu penyadapan ini, menurut Rizal, sudah menjadi isu nasional sehingga perlu ditanggapi Presiden secara langsung. "Ya pernyataannya tidak perlu terlalu keras, tetapi menyatakan secara langsung keberatan jadi tidak hanya melalui Menlu. Saya pikir dia harus memberikan pernyataan langsung dan apabila diikuti satu tindakan, itu lebih ideal," tambahnya.
Sebelumnya, badan intelijen AS diketahui menyadap komunikasi negara-negara sekutu mereka di Eropa. AS juga disebut menyadap komunikasi Pemerintah Indonesia. Australia juga diberitakan melakukan hal yang sama terhadap Indonesia.
Laporan terbaru yang diturunkan laman harian Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) pada Kamis (31/10/2013) dini hari waktu setempat, atau Rabu malam WIB, menyebutkan, kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik. Laporan ini berdasarkan kesaksian Edward Snowden, pria 29 tahun yang bekerja sebagai kontraktor pada badan keamanan nasional Amerika, atau NSA.
Menanggapi isu penyadapan ini, Pemerintah Indonesia telah meminta konfirmasi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia mengenai penyadapan yang diduga telah dilakukan kedua negara tersebut. Hasilnya, baik AS maupun Australia tidak membenarkan, juga tidak menyangkal.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah menyampaikan melalui media keberatan Pemerintah Indonesia atas penyadapan ini. "Perlu ditegaskan bahwa jika terkonfirmasi, tindakan tersebut bukan saja merupakan pelanggaran keamanan, melainkan juga pelanggaran serius norma serta etika diplomatik dan tentunya tidak selaras dengan semangat hubungan persahabatan antarnegara," kata Marty beberapa waktu lalu
0 komentar :
Posting Komentar