[Kartu Sakti Jokowi] Anies Baswedan Keberatan Atas Kritik Ombudsman

Anies Baswedan - Foto: RRI Jakarta

Anis Baswedan, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Penididikan Dasar dan Menengah mengatakan kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Presiden Joko Widodo tidak berbenturan dengan program serupa yang diluncurkan oleh masing-masing kepala daerah di Indonesia.

"Ini sifatnya bantuan yang sudah lama. Apa yang sudah dikerjakan daerah ya jalan terus," ujar Anis di Jakarta, Sabtu 22 November 2014.

Mengapa Ombudsman dan masyarakat Indonesia lainnya mempermasalahkan program KIP?

"Kita melihat ini yang menerima itu bukan pengusaha-pengusaha raksasa tetapi rakyat kecil. Kok masih dipermasalahkan," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardhana mengatakan kebijakan Jokowi mengeluarkan kartu sakti berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sehat (JJS) berbenturan dengan kebijakan pemerintah daerah. (Baca Juga: Ombudsman : Sudah Ada KJS dan KJP Masih Terima Kartu Sakti, Ini Overbudget!)

Jokowi harus menertibkan kebijakan bantuan sosial di sejumlah daerah sebelum menerapkan kartu sakti miliknya. Bila tidak, maka akan timbul kebingungan terkait anggaran mana yang akan digunakan saat menyalurkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemda, himbau Danang.

"Kita dengar sendiri DKI misalnya, Solo juga memiliki kartu-kartu yang sama, Provinsi Bali, mereka mempertanyakan bagaimana, apakah harus menutup pelayanan insurance di pemerintah daerah?" pungkasnya. (fs)