Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro merasa keberatan atas permintaan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan target pajak hingga Rp 600 triliun pada 2015. Menurut Bambang faktor penting untuk mendorong pendapatan pajak tahun depan adalah sumber daya manusia yang kredibel. Selain itu, pihaknya juga merasa perlu adanya pembenahan peraturan perpajakan.
"Jadi kita akan coba lebih tinggi dari apa yang ada di APBN. Tetapi dengan memperhatikan kondisi yang ada, belum lagi dengan kondisi penegakan hukum juga bukan sesuatu yang bisa diprediksi secara tepat," ungkap Bambang di Jakarta, Jumat (21/11).
Sehari sebelumnya ketika Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada jajaran kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, ada tawar menawar antara Presiden dengan Menkeu. Menurut Presiden, Indonesia masih berpotensi menambahkan penerimaan pajak hingga Rp 1.200 triliun, tapi ia minta setengahnya saja atau Rp 600 triliun.
Namun Menkeu menawarkan target tambahannya hanya Rp 400 triliun.
"Saya minta separuhnyanya saja, Rp 600 triliun untuk tahun depan. Tapi ditawar (Menteri Keuangan) jadi Rp 400 triliun. Saya belum putuskan," ungkapn Jokowi menceritakan dialognya bersama Menteri Keuangan. Pada APBN 2015, target pencapaian pajak menecapai Rp 1.400 triliun.
Jumlah itu meningkat Rp 200 triliun dari target pada tahun 2014. Hingga 14 November 2014 penerimaan pajak mencapai Rp 812 triliun, atau sekitar 75 persen dari target pada APBN-P 2014. [suaranews]
0 komentar :
Posting Komentar