"Bu Mega adalah politisi senior berpengalaman, beliau menyampaikan itu pasti sudah diukur. Silakan rakyat memberikan penilaian," kata Hidayat seperti dilansir viva.co.id, Kamis 9 April 2015.
Kendati demikian, menurut Hidayat, sebenarnya protes Megawati itu tak memiliki dasar. Sebab, dalam Undang-Undang tidak ada kewajiban presiden mengikuti keinginan pihak-pihak lain selain UU. Namun, di sisi lain sangat wajar jika Megawati mengingatkan bahwa Jokowi adalah kader PDIP.
"Menurut saya bagus saja, seharusnya Jokowi mempertimbangkan keinginan Megawati," ujar dia. Tapi jika Jokowi terlalu mengakomodir kepentingan Megawati, maka konsekuensinya akan ada opini publik yang berkembang.
Wakil Ketua MPR itu menambahkan urusan bagi-bagi jabatan itu seharusnya bisa diselesaikan sendiri oleh PDIP dan Jokowi. "Ini pelajaran penting bagi rakyat untuk memilih presiden," lanjutnya.
Dalam pidato politiknya di pembukaan Kongres ke-IV PDIP di Sanur Bali, Megawati menyebut adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan sebagai 'penumpang gelap' untuk menguasai sumber daya alam bangsa.
"Semula mereka hadir dalam wajah kerakyatan namun mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan," kata Mega.
Guna mencegah hal tersebut, Mega menyerukan agar Indonesia benar-benar tangguh di dalam melakukan negosiasi kontrak migas dan tambang, yang sebentar lagi banyak yang akan berakhir.
"Kini saatnya, dengan kepemimpinan nasional yang baru, Kontrak Merah Putih ditegakkan. Demikian pula, Badan Usaha Milik Negara harus diperkuat, dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari," tegas Mega.(*)
.
Bagi yang ingin mengirim berita, tulisan/artikel bisa langsung ke e-mail: [email protected]
Untuk kemudahan akses informasi dari pksnongsa download aplikasi Android dan Blackberry
0 komentar :
Posting Komentar